Home Kajian Al-Qur’an Tentang Unsur-Unsur Tegaknya Sebuah Negara

Al-Qur’an Tentang Unsur-Unsur Tegaknya Sebuah Negara

2920
0
SHARE

“Kesanggupan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menjalin hubungan dengan negeri, kabilah, suku dan agama yang berada di sekitar negara Madinah, dalam wujud korespondensi dan pengutusan duta-duta, baik pada kondisi damai maupun perang.”

Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 (The 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States), Pasal 1 menyatakan bahwa “Negara sebagai subjek hukum internasional harus memiliki kriteria: Penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain”. (1) Tiga kriteria pertama yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, dan pemerintahan, sesuai dengan kenyataan masyarakat internasional dan sejalan dengan doktrin “tiga unsur” negara (‘Drei-Elementen-Lehre’) yang dikemukakan oleh Penulis Jerman, Georg Jellinek (1851–1911) pada akhir abad ke-19, bahwa eksistensi suatu negara bergantung pada penduduk yang hidup pada suatu wilayah tertentu di bawah pengaturan suatu pemerintahan. (2)

Nah, terkait unsur-unsur negara dalam kajian Politik Islam, kita menemukan bahwa kendati persoalan ini tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, namun terdapat sebuah isyarat yang menunjukkan keharusan bagi sebuah negara memenuhi unsur-unsur tersebut. Isyarat itu termaktub dalam firman Allah Ta’ala surah al-Hajj Ayat 41,(3):

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka (at-tamkin) di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”.

Unsur pertama: Pemerintahan. Disebutkan dalam ayat ini melalui istilah “al-tamkin” atau peneguhan kedudukan, yang berarti adanya kekuasaan (pemerintah) yang hukumnya mengikat. Imam al-Thabari (w. 310 H) berkata tentang ayat ini, maknanya adalah: “Kami teguhkan mereka di dalam negeri serta menjadikan mereka menang atas kaum musyrikin”. (4)

Dalam sistem Islam, pemerintah kebanyakan diartikan sebagai khalifah, raja atau sultan yang bekerja mengatur segala persoalan yang menyangkut urusan rakyat dan negara. (5) Adapun dalam sistem negara modern pemerintah merupakan organisasi yang berwenang memutuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan mengikat bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayahnya. (6) Dan pemerintah jika diartikan secara luas mencakup semua badan-badan negara.

Satu hal yang pasti, bahwa pemerintah yang berkuasa dalam sebuah institusi negara, sekurangnya harus mendapatkan dua pengakuan dan legitimasi:

Pertama, pengakuan dari rakyatnya; karena pada hakikatnya pemerintah merupakan wakil dari rakyat sehingga pemerintah dapat berdiri dengan stabil.

Dalam Kasyf al-Qina’ ‘an Matni al-‘Iqna’ disebutkan: “Penetapannya –yakni kepala negara- oleh rakyat terjadi melalui (akad) perwakilan bagi mereka. Ia (kepala negara) itu merupakan wakil kaum muslimin. Kepala negara memiliki hak melengserkan dirinya dari jabatan kepemimpinan demikian pula mereka (yakni ahlu al-halli wa al-aqdi), jika ia meminta untuk diturunkan. Hal ini sebagaimana pernyataan Abu Bakar al-Shiddiq ra: “Berhentikan daku, berhentikan daku! Mereka menjawab: “Kami tidak akan memberhentikan engkau”. (7)

Kedua: Pengakuan dari dunia luar, yang kebanyakan didasarkan atas kestabilan dan keefektifan jalannya pemerintahan. Karena itu, pada permulaan sebuah negara merdeka tidak jarang pengakuan terhadap negara itu mula-mula bersifat sementara sampai pada saat tertentu negera itu sudah mempunyai pemerintah yang stabil dan efektif. (8)

Unsur Kedua: Wilayah, disebutkan melalui ibarat “al-ardhi” atau permukaan bumi. Kata al-ardhi dalam ayat ini diarahkan pada makna negeri atau al-daar.

Maksud dari wilayah adalah daerah dimana kekuasaan negera itu berlaku; termasuk pada wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaannya. (9)

Masalah wilayah ini pada prinsipnya merupakan batas geografis dimana negara masih dapat memaksakan kekuasaannya, baik untuk menggunakan kekerasan fisik secara sah, jangkauan monopoli, maupun pemberlakuan ketentuan perundang-undangan yang mengikat. Mudah dipahami bahwasanya masalah yang secara langsung berkaitan dengan kewilayahan adalah tapal batas. (10)

Ibnu Khaldun (w. 808 H) menyatakan, bahwa setiap negara harus memiliki kekhususan pada pemerintahan dan daerah kekuasaan … (demikian pula) tapal batas negara (tsugur) yang harus dikuasai demi mencegah dari serangan musuh serta mewujudkan penegakan hukum negara di dalamnya. (11)

Unsur ketiga: yakni rakyat maka ia tercakup dalam kata sambung (isim maushul) dan kata ganti (dhomir) pada firman Allah “alladzina” yakni orang-orang dan “makkannahum”, “hum” merupakan kata ganti orang ketiga jamak yang artinya mereka, yakni para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan setiap orang yang mengikuti jalan mereka.

Rakyat atau penduduk merupakan seseorang atau sekelompok orang yang karena keberadaannya dalam wilayah tertentu, diwajibkan untuk mematuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tersebut. (12)

Al-Syizari (w. 589 H) (13) berkata: Ketahuilah, bahwasanya rakyat merupakan rukun (unsur) yang sangat spesifik dalam unsur-unsur sebuah negara. (14)

Unsur Keempat: yakni kesanggupan mewujudkan hubungan dengan negara (orang) lain, tercakup dalam penggalan akhir dari ayat, “menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar”, atau biasa diistilahkan sebagai amar ma’ruf nahi mungkar, yang merupakan konsekuensi logis dari sebuah kehidupan sosial yang melibatkan banyak pihak.

Hakikat dari amar ma’ruf nahi mungkar tersebut adalah upaya mewujudkan mashlahat bagi umat serta mencegah mereka dari kerusakan. Disamping itu, kajian tentang mashlahat dan mafsadat, khususnya dalam lingkup sebuah sistem kenegaraan sifatnya sangat luas, termasuk di dalamnya upaya-upaya menjalin hubungan dengan dunia luar, baik dalam situasi damai maupun perang. Adapun praktek dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang bertindak sebagai “Kepala Negara Madinah” saat itu, sangat jelas dalam banyak riwayat melalui korespondensi, utusan-utusan diplomatik dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya yang memberi isyarat akan unsusr-unsur negara tersebut. (15)

Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain sesungguhnya merupakan elemen faktual. Oleh karena itu, unsur ini dipandang sebagai konsekuensi kenegaraan, dan bukan merupakan elemen konstitutif bagi keberadaan suatu negara. (16)

Demikianlah, semua unsur-unsur yang menentukan eksistensi sebuah negara itu telah diwujudkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam khususnya setelah peristiwa hijrah ke Madinah. (17) Wilayah kaum muslimin adalah kota Madinah, rakyatnya adalah kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Anshar, serta kaum Yahudi, pemimpinnya adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam serta tegaknya hukum berupa ajaran-ajaran Islam dimana kaum muslimin tunduk padanya. (18) Disamping itu, adanya kesanggupan dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menjalin hubungan dengan negeri, kabilah, suku dan agama yang berada di sekitar negara Madinah, dalam wujud korespondensi dan pengutusan duta-duta, baik pada kondisi damai maupun perang.

Syaikh Muhammad Fathi Utsman menegaskan, bahwa unsur-unsur negara Islam telah mencapai kesempurnaan berupa wilayah, rakyat dan pemerintah melalui hijrah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ke Madinah. (19). Wallahu A’lam.

Rapung Samuddin, Lc., MA

http://www.rappungsamuddin.com

Foot Note:

  1. Teks Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara tahun 1933 Pasal 1 selengkapnya berbunyi: “The State as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with other States.”
  2. Peter Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th Ed (New York: Routledge, 1997), hlm. 75; Karl Doehring, Loc. Cit. Terkutip dalam Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Perdamaian, Cet. I, Gramedia, 2013 M, hlm. 125.
  3. Lihat: Sa’ad bin Mathar al-Mursidi al-‘Uthaibi, Cit., hlm. 93-94.
  4. Lihat: Al-Thabari, Cit., Vol. X, hlm. 178.
  5. Lihat misalnya: Sa’ad bin Mathar al-Mursyidi al-‘Utaibi, Cit., Vol I, hlm. 93.
  6. Miriam Budiardjo, at., Op. Cit., hlm. 123.
  7. Lihat: Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, Kasyf al-Qina’ ‘an Matni al-Iqna’, Tahqiq: Hilal Mushailihi Mushtafa Hilal, (Beirut, Daar al-Fikr, al-Maktabah al-Syamilah, 1402 H), Vol. VI, hlm. 160.
  8. Muhammad Kusnadi dan Bintan R. Saragih, O Cit., hlm. 112.
  9. Lihat: Sa’ad bin Mathar al-Mursyidi al-‘Utaibi, Fiqh al-Mutaghayyirat fi Alaaiqi al-Daulah al-Islamiyah bi Ghairi al-Muslimin, (Cet. I, Riyadh: Daar al-Fadhilah, 1430 H/2009 M), Vol. I, hlm. 92.
  10. Miriam Budiardjo, al., Pengantar Ilmu Politik (Cet. IV., Jakarta; Penerbit Universitas Terbuka., 2007 M), hlm. 1.22.
  11. Lihat: Ibnu Khaldun, Cit., hlm. 161.
  12. Lihat pula: Sa’ad bin Mathar al-Mursyidi al-‘Utaibi, Op. Cit., hlm. 93.
  13. Beliau adalah Abdur Rahman bin Abdullah bin Nashr bin Abdur Rahman, Jamaluddin al-Syizari, penulis terkenal di masa Dinasti Ayyubiyah, asli keturunan dari Mesir. Beliau memiliki buku yang terkenal berjudul “al-Manhaj al-Suluk fi al-Siyasah al-Muluk”, ditulis dan dipersembahkan pada Raja al-Nashir Yusuf Ayyub. Beliau wafat tahun 589 H. Lihat: Al-Zirikli, Cit., Vol. III, hlm. 313.
  14. Lihat: Abdurrahman bin Abdullah al-Syizri w.589, al-Manhaj al-Masluk fi Siyasat al-Muluk, Tahqiq: Ali bin Abdullah al-Musa, (Cet. I, Urdun: Daar al-Manar, 1407 H), Vol. I, hlm. 153.
  15. Lihat misalnya dalam Surah al-A’raf Ayat 129, Surah al-Nuur Ayat 55, juga Surah al-A’raf Ayat 128.
  16. Chiara Giorgetti, A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2010), hlm. 62-63. Terkutip dalam Muhammad Ashri dan Rapung Samuddin, Op. Cit., hlm. 130.
  17. Lihat misalnya: Muhammad Salim al-‘Iwaa, Fi al-Nidzom al-Siyasi li al-Daulah al-Islamiyah, (Kairo: Maktabah al-Mishri al-Hadits, 1979 M), hlm. 44.
  18. Lihat: Hasan Shubhi Ahmad Abdul Latif, al-Daulah al-Islamiyah wa Sulthatuha al-Tasyri’iyyah, (Iskandariyah: Muassassah Syabab al-Jami’ah, t.thn), hlm. 10.
  19. Lihat: Muhammad Fathi Utsman, Min Ushul al-Fikri al-Islami, (Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1979 M), hlm. 21.