Home Kajian Kedaulatan Negara dalam Konsep Islam

Kedaulatan Negara dalam Konsep Islam [1-2]

3147
0
SHARE

Teori negara atau teori legitimasi negara yang merupakan dasar dibenarkannya segala tindakan-tindakan negara dalam syariat Islam terbilang unik dan istimewa. Kendati lahir dari sebuah peradaban yang saat itu tidak diperhitungkan dan dipandang sebelah mata oleh dunia internasional, namun konsep dan teori-teori negaranya sanggup mengakomodir teori-teori yang dikemukakan para pemikir yang datang kemudian.

Dari sisi pengakuan akan karunia kekuasaan tersebut, konsep Islam sepakat dengan teori “Kedaulatan Tuhan”, bahwa kekuasaan yang diberikan kepada manusia di muka bumi itu bersumber dari pilihan dan karunia Allah Subhanahu wata’ala. Ketentuan ini tertuang antara lain dalam surah al-Mulk ayat 1: “Maha Suci Allah yang ditangan-Nyalah terletak segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Namun pengertian “kedaulatan Tuhan” dalam sistem negara Islam berbeda dengan teori theokrasi yang dikenal di dunia Barat. Walaupun teori theokrasi tentang kekuasaan mengatakan bahwa raja yang memerintah itu adalah berkat karunia dan pilihan Tuhan, tetapi bagaimana mempergunakan kekuasaan yang diterima dari Tuhan itu, tidak ada penjelasan selanjutnya. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan-ketentuan yang bisa dipedomani dalam mengatur kekuasaan raja itu, yang berasal dari karunia Tuhan; hingga melahirkan kesewenang-wenangan raja serta birokrasi-birokrasi agama terhadap rakyat, seperti yang terjadi di Eropa pada abad-abad pertengahan.

Berbeda dengan pengertian “Kedaulatan Tuhan” dalam konsep Islam. Kekuasaan yang diberikan kepada para penguasa ditentukan cara mempergunakannya dan dibatasi dengan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan secara jelas dan gamblang. Bahkan dalam penerapan idealnya harus mengikuti pola yang pernah dilakukan oleh Rasul-Nya, yaitu Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ketentuan-ketentuan mengenai seluk-beluk “Kedaulatan Tuhan” dan bagaimana penerapannya, semuanya tertuang di dalam Al-Qur’an, hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam, Ijma’ dan Qiyas –yang kemudian disebut sebagai hukum syari’at-.[1]

Tidak ada seorangpun dari kalangan ulama dan pemikir Muslim yang menyatakan bahwa sistem negara Islam sama dengan sistem theokrasi umum. Sebab, seluruh landasan argumen yang dikemukakan oleh teori ini tidak dapat dijadikan sebagai pijakan yang rasional. Kendati pada sebagian pemikir kelompok Syi’ah, khususnya golongan Itsna Asyariyah, berpendapat bahwa pemimpin itu tidak boleh diangkat melainkan harus melalui mekanisme nash (keterangan wahyu dari Allah Ta’ala).[2] Artinya, harus ada nash yang menunjukkan pengangkatan menjadi imam pada seseorang atau keluarga tertentu.[3] Mereka mengatakan, bahwa imam setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu (w. 40 H) beserta keturunannya, sesuai dengan wasiat dari Nabi shallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah.[4] Olehnya mereka beranggapan, derajat imam itu berada antara derajat Nabi shallallahu alaihi wasallam dan manusia secara umum.[5]

Ahlu Sunnah sepakat, bahwa pada diri khalifah atau imam itu tidak terdapat padanya kualitas-kualitas ilahi. Seorang imam, menurut mereka, tidak suci dan tidak pula sempurna (maksum). Tidak ada padanya hak mutlak dalam hal penjelasan agama dan penafsiran nash-nashnya[6] serta tidak pula kekuasaan agama atas diri orang lain –seperti otoritas para pendeta yang berhak mengampuni dosa manusia-. Akan tetapi, imam itu hanyalah seorang yang dipercaya oleh umat untuk memimpin karena kebaikan agama dan keadilannya berdasarkan hukum Tuhan dan syari’at-Nya.[7] Makanya, mereka tidak disebut sebagai “Khalifatullah”[8] akan tetapi dinamakan sebagai “Khalifatu Rasulillah”.[9]

Intinya bahwa hukum Islam dalam hal ini sistem kenegaraannya, tidak mungkin mengarah pada sistem theokrasi (kekuasaan yang dipegang oleh para birokrasi agama atas nama Tuhan) yang dikenal pada abad pertengahan di Eropa, karena sebuah alasan sederhana, yakni syari’at Islam telah melepas dan mengurai segala bentuk sekat yang menghalangi antara hamba dengan Tuhannya.[10]

Demikian pula dalam kaitannya dengan “Teori Perjanjian”, maka sistem negara dalam Islam menganggapnya sebagai salah satu aspek penting yang ada padanya. Kerelaan masyarakat merupakan asas bagi bangunan kekuasaan politik dalam sebuah komunitas sosial. Buktinya, para fuqaha selain kelompok Syi’ah sepakat bahwa imamah (kepemimpinan) itu merupakan sebuah akad atau ikatan perjanjian; dimana ia bisa tegak melalui pemilihan dan kesepakatan[11] dari pihak Ahlu al-Halli wa al-Aqdi[12] yang kemudian diikuti oleh kesepakatan masyarakat yang biasa diistilahkan sebagai bai’at.[13]

Mekanisme lain dalam hal pengangkatan pemimpin –selain metode pemilihan dan kesepakatan- yang dibolehkan oleh fuqaha, adalah “al-ahdu” atau “istikhlaf”[14] dari pihak imam.[15] Dimana pada hakikatnya metode ini hanya merupakan “tarsyih”, atau sekadar pencalonan kepada seseorang yang dianggap pantas menjadi pemimpin setelah khalifah yang menunjuk.[16] Sedangkan urusan penetapannya sebagai imam, maka tetap harus melalui mekanisme kesepakatan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi dan rakyat.

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menegaskan: “Demikian pula Umar ibn al-Khatthab radhiyallahu anhu (w. 24 H) tatkala mendapat wasiat penunjukkan dari Abu Bakar al-Shiddiq radhiyallahu anhu (w. 13 H), beliau bisa menjadi seorang imam tatkala kaum Muslimin memberikan bai’at dan ketaatan padanya. Andai ditakdirkan, bahwa mereka menolak menunaikan wasiat Abu Bakar al-Shiddiq tersebut dan tidak pula memberikan bai’at padanya, maka beliau –Umar bin al-Khatthab ra- tidak akan menjadi imam.”[17]

Olehnya, dalam sistem Islam, khalifah itu bekerja menjalankan roda pemerintahannya untuk menciptakan mashlahat bagi rakyat dan bukan mashlahat pribadi. Khalifah dalam hal ini memosisikan dirinya sebagai wakil bagi umat dalam urusan agama dan pengaturan urusan negara,[18] berdasarkan syari’at Allah dan Rasul-Nya.[19] Makanya pada posisi ini, kekuasaan seorang khalifah itu bersandar pada umat; baginya keharusan mendapat nasehat serta pemecatan jika terdapat pada dirinya hal-hal yang mengharuskannya turun dari jabatan khalifah.[20]

Bersambung . . .

Rapung Samuddin