Home Kajian Kedaulatan Negara dalam Konsep Islam

Kedaulatan Negara dalam Konsep Islam [2-2]

817
0
SHARE

Di samping itu pula, perlu diketahui bahwa sistem Islam dalam hal ini berbeda dengan sistem demokrasi modern yang bersumber dari teori “Kedaulatan Rakyat”. Kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Barat bermakna bahwa apa yang disepakati dan ditetapkan oleh mayoritas rakyat menjadi sebuah ketetapan hukum yang harus ditaati. Sebab keputusan rakyatlah yang paling tinggi, baik dalam persoalan politik, hukum maupun tasyri’, rakyat dapat menetapkan dan menolak menurut kehendak mereka tanpa ada batas.[21] Makanya dalam sistem ini, dikenal sebuah semboyan: “suara rakyat adalah suara Tuhan”.

Syari’at Islam tidak menerima seluruh kandungan teori kedaulatan rakyat –dalam hal ini demokrasi-, secara mutlak. Sistem negara dalam Islam justru memiliki ciri khas dan corak sendiri hingga sebagian orang –kendati tidak sepenuhnya bisa diterima- menyebutnya sebagai sistem “Neo Demokrasi”, atau “Demokrasi Agama”, dan selainnya. Antara pemimpin dan rakyat dalam sistem negara Islam terikat oleh sebuah konsep serta norma-norma akhlak dan hukum yang merupakan pegangan lazim bagi seluruh rakyat –termasuk pemimpin-, yang dinamakan sebagai hukum baku, yakni “batasan-batasan Allah (hududullah)” atau syari’at Allah, dimana suara mayoritas tidak boleh ikut campur apalagi mengubahnya. Hukum baku inilah yang kemudian membedakan aturan politik Islam dengan selainnya, yang mana rakyat dan pemimpin harus tunduk padanya, berdasar pada sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: “Wajib mendengar dan taat atas seorang Muslim dalam perkara yang disenangi dan dibenci selama tidak diperintahkan pada maksiat. Jika –pemimpin- memerintahkan pada maksiat, maka tidak ada ketundukan dan ketaatan”.[22]

Disini tidak berarti bahwa Islam menafikan adanya kedaulatan rakyat atau Islam mengingkari hukum melalui mekanisme suara mayoritas. Akan tetapi, Islam dalam hal ini membedakan antara dua kondisi; yakni kondisi yang padanya terdapat nash qath’i (pasti dan jelas) dan kondisi yang tidak terdapat padanya nash. Pada kondisi dimana terdapat padanya nash qath’i yang jelas, maka suara mayoritas bahkan kesepakatan umat tidak dianggap sama sekali. Sedangkan pada kondisi kedua, dimana tidak terdapat padanya nash, atau nash yang ada masih butuh akan penafsiran atau interpretasi, maka syari’at meletakkan timbangan kebenarannya itu kebanyakan terdapat pada suara mayoritas. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini –atau umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam-, di atas kesesatan.”[23] Juga perkataan dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu anhu (w. 32 H): “Apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin maka ia baik pula di sisi Allah”.[24] Dengan kata lain, dalam perkara ini konsep Islam menggabungkan antara teori “Kedaulatan Hukum” dengan teori “Kedaulatan Rakyat”.

J.N.D. Anderson menyatakan bahwa diantara kewajiban khalifah atau raja adalah memimpin masyarakat Muslim pada masa perang serta menjadi rujukan dalam aplikasi hukum pada saat damai; akan tetapi semua itu berada di bawah hukum syari’at suci yang tidak ada sesuatu di atasnya. Tidak ada hak baginya –khalifah– ikut campur dalam perkara yang telah Allah syari’atkan.[25]

Dari sini tampak, kedaulatan (baca: kepemimpinan) negara adalah milik rakyat dan bukan pemimpin, karena pemimpin merupakan wakil bagi rakyat dalam persoalan-persoalan agama dan pengaturan urusan mereka, sesuai dengan syari’at Allah dan Rasul-Nya. Umat memiliki hak untuk memberi nasehat dan pengarahan jika mereka kehendaki; disamping berkewajiban untuk mendengar dan taat pada urusan-urusan yang bukan merupakan maksiat. Sedangkan hubungan antara rakyat dan pemimpin yang dinamakan sebagai “Perjanjian Sosial”, di kalangan kaum Muslimin dikenal sebagai “bai’at”.[26]

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan teori-teori mengenai kedaulatan dalam sistem negara Islam, bahwa kedaulatan tertinggi dalam negara Islam adalah “Hukum”, yakni hukum syari’at’. Yang mana seluruh teori yang disebutkan di atas beserta pendekatannya pada sistem dalam negara Islam, pada akhirnya bermuara pada hukum syari’at yang mengharuskan seluruh rakyat dan pemimpin untuk tunduk padanya. Bahkan menurut pakar politik Islam terkenal, Dr. Shalah al-Shawi, persoalan ini merupakan konsensus seluruh umat.[27].

Wallahu A’lam.

Rapung Samuddin

1. Abdul Qadir Djaelani, Sekitar Pemikiran Politik Islam (Cet. I, Jakarta: Penerbit Media Da’wah, thn. 1415 H/1994 M), hlm. 84-87.

2. Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Vol. VIII (Cet. II, Damaskus: Daar al-Fikr, thn. 1405 H/1985 M), hlm. 283.

3. Logika yang dikemukakan oleh golongan ini, bahwa imam harus diangkat oleh Allah Subhanahu wata’ala karena pengangkatan oleh manusia akan menimbulkan perbantahan dan kejahatan. Lihat: Qamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (Bandung: Penerbit Pustaka, thn. 1415 H/1995 M), hlm. 87.

4. Dalil-dalil yang dikemukakan kelompok Syi’ah untuk mendukung pendapatnya tersebut, baik melalui nash naqliyah, aqliyah dan sejarah, dapat disimak dalam karya Dr. Ahmad al-Shubhi, Nadzariyah al-Imamah lada al-Syi’ah al-Itsna ‘Asyariyah (Kairo: Daar al-Ma’arif, thn. 1969 M), hlm. 79 dan seterusnya.

5. Abdul Khaliq al-Nawawi, al-‘Ilaqaat al-Dauliyah wa al-Nudzum al-Qadhaiyyah fii al-Syari’ah al-Islamiyah, (Cet. I, Beirut: Daar al-Kutub al-Arabi, thn. 1394 H/1974 M), hlm. 13.

6. Di antara teori imami golongan ini –sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Muthahhir al-Hilli (w. 726 H) –seorang pemuka Syi’ah- adalah, bahwa setelah Nabi meninggal dunia harus ada seorang imam yang melindungi syari’at. Hal ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah tidak mengandung detail-detail pelaksanaan Syari’at; dengan demikian haruslah ada seseorang imam yang sempurna (maksum) yang memenuhi persyaratan-persyaratan waktu dan tempat tertentu, dan yang tidak akan membiarkan syari’at diubah. Lihat: Ibnu Taimiyah, Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah, Vol III (Riyadh: Jami’ah Imam Muhammad bin Su’ud, t.thn), hlm. 270.

7. Ibid.

8. Khalifatullah artinya “pengganti/wakil Allah” di muka bumi. Sedangkan Khalifatu Rasulillah, makannya “pengganti Rasulullah” dalam persoalan kekuasaan agama dan pengaturan urusan dunia.

9. Yang pertama menetapkan nama ini adalah Abu Bakar al-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abi Malikah, pernah Abu Bakar dipanggil: Wahai “Khalifatullah!” Beliau pun berkata: “Saya Khalifatu Rasulillah shallallahu alaihi wasallam dan ridha dengan panggilan tersebut.” HR. Ahmad, al-Musnad, Vol. I (t.d), hlm. 225, no. 59. Lihat pula: Abdur Rahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, Tarikh al-Khulafa’, tahqiq Muhammad Muhyi al-Din Abdu al-Hamid, Vol. I, (Cet. I, Mesir: Mathba’ah al-Syahadah, thn. 1371 H/1952 M), hlm. 72.

10. Sa’id Ramadhan, al-Daulah al-Islamiyah, (Swiss: al-Markaz al-Islami, t.th), hlm. 21.

Tidak dapat dipungkiri bahwa revolusi perubahan yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan (abad kegelapan) dan sukses melepaskan diri dari cengkeraman kelaliman hukum agama dan gereja (kekuasaan theokrasi) adalah berkat pengaruh peradaban Islam yang ditimba oleh kaum cerdik pandai Eropa di Andalusia Spanyol.

Hal ini diakui oleh seorang orientalis A. Guillaume dalam bukunya “Islam”. Kendati banyak terdapat di dalamnya serangan pada Islam, namun dengan jujur ia mengakui: “Para cendikiawan Eropa mengunjungi Spanyol (Andalusia) untuk belajar ilmu filsafat, matematika, ilmu falak dan kedokteran. Hasilnya, universitas-universitas paling maju di kota-kota Eropa adalah berkat para kaum cendikiawan yang kembali dari Spanyol membawa apa yang mereka dapatkan berupa ilmu pengetahuan dan makrifat yang ditimba dari universitas-universitas yang ada di negeri-negeri Spanyol tersebut.” (Lihat: A. Guillaume, Islam, Pelican Books, 1954, p. 85, terkutip dalam Sa’id Ramadhan, Op. Cit., hlm. 21).

11. Ibid., hlm. 19.

12. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi, atau yang biasa disebut Ahlu al-Ikhtiyar (Komisi Pemilihan), adalah kelompok tertentu dari kalangan pemuka masyarakat, tokoh dan ulama yang diwakilkan untuk melihat mashlahat umat, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dunia, di antaranya memilih (mengangkat) khalifah. Merekalah yang bertanggungjawab meneliti kelayakan calon yang pantas untuk kemudian menduduki jabatan itu. Siapa yang mereka pandang layak dan pantas, itulah yang kemudian dipilih lalu dibai’at. Lihat: Muhammad bin Abdullah al-Mula’, Mudzakirah Muqarrar Fiqh al-Nudzum [cetakan dalam bentuk Word], (Riyadh: Kulliyah al-Tarbiyah, Jami’ah al-Malik Su’ud, thn. 1425 H), hlm. 16.

13. Metode ini merupakan pokok bagi sistem pengangkatan imam menurut mazhab Ahlu Sunnah wal Jama’ah. Jika seorang imam wafat atau dicopot dari jabatannya, maka menjadi kewajiban bagi Ahlu al-Halli wa al-Aqdi untuk menunjuk dan memberikan keputusan bai’at sebagai imam kepada seorang yang terpenuhi pada dirinya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dari kalangan kaum Muslimin.

Yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi metode ini adalah proses pemilihan dan pengangkatan Abu Bakar al-Shiddiq sebagai khalifah atau imam bagi kaum Muslimin. Lihat, misalnya: Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, tahqiq Ali Syiri, Vol. XVI (Cet. I; Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, thn. 1408 H/1988 M), hlm. 301; Abdul Malik ibn Hisyam, Sirah Ibni Hisyam, tahqiq Majdi Fathi al-Sayyid,Vol. IV(Cet. I; Thantha:Daar al-Shahabah li at-Turats, 1416H/1995M), hlm. 661.

14. Maksudnya adalah imam atau khalifah pada masa hidupnya telah menunjuk seorang tertentu untuk menjadi khalifah setelahnya.

15. Al-Nawawi (w. 672 H) menyatakan, “Kaum Muslimin sepakat bahwa seorang khalifah jika merasa ajalnya telah dekat, boleh memberi wasiat siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya, dan boleh pula meninggalkannya. Jika ditinggalkan, maka ia telah meneladani Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan jika dilakukan maka ia meneladani Abu Bakar. Telah terjadi konsensus akan keabsahan pemilihan khalifah melalui metode istikhlaf”.Al-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, tahqiq Abu Abdir Rahman Adil ibn Sa’ad, Vol. XII (Kairo: Daar Ibnu Ibrahim, thn. 2003 M), hlm. 205. Metode ini pertama kali dipraktekkan oleh Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq radhiyallahu anhu saat menunjuk Umar ibn al-Khatthab radhiyallahu anhu sebagai pengganti setelahnya.

16. Abu Ya’la al-Farra’ (w. 458 H) menandaskan, “Kepemimpinan (imamah) tidak sah bagi orang yang diwasiatkan semata karena wasiat penunjukkan (al-ahdu), akan tetapi ia dianggap sah melalui bai’at kaum Muslimin”. Abu Ya’la al-Farra’, al-Ahkam al-Sulthaniyah (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, thn. 1403 H). hlm. 25.

17. Ibnu Taimiyah, Minhaj al-Sunnah, Vol. I, hlm. 142.

18. Pernyataan ini ditegaskan dalam pidato Abu Bakar al-Shiddiq setelah diangkat menjadi khalifah:

“’Amma ba’du, hadirin sekalian aku telah dipilih sebagai pimpinan atas kalian padahal bukanlah aku yang terbaik. Olehnya, jika aku berbuat kebaikan bantulah aku. Namun jika aku bertindak keliru maka luruskanlah aku. Kejujuran adalah amanah dan dusta adalah khianat. Orang yang lemah di antara kalian sesungguhnya kuat di sisiku hingga aku dapat mengembalikan haknya insya Allah. Sebaliknya, siapa yang kuat di antara kalian maka dialah yang lemah di sisiku hingga aku mengambil darinya hak milik orang lain. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali Allah akan timpakan kehinaan, dan tidaklah kekejian tersebar di tengah kaum melainkan adzab Allah akan turun atas seluruh kaum itu. Patuhilah aku selama aku mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya maka tiada kewajiban taat atas kalian terhadapku.” Lihat, misalnya: Ibnu Katsir, al-Bidayah wa al-Nihayah, Vol. XVI, hlm. 301 dengan sanad shahih; juga Ibnu Hisyam, Sirah Ibni Hisyam, Vol. IV, hlm. 661.

19. Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al-Islam al-Siyasi wa al-Diini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtima’i, Vol. I, (Cet. VII; Kairo: Daar al-Nahdhah al-Mishriyah, thn. 1964), hlm. 203.

20. Ali ibn Muhammad al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405H/1985M), hlm. 15; Waliyullah al-Dahlawi, Hujjatullahi Balighah, Vol. II, (Cet. I; Kairo: Daar al-Turats, thn. 1355 H), hlm. 112; Muhammad Yusuf Musa, Nidzam al-Hukmi fi al-Islam, tahqiq Husein Yusuf Musa, (Cet. II; Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, thn. 1975), hlm. 123.

21. Lihat: Abdul Khaliq al-Nawawi, hlm. 21.

22. HR. Bukhari, Shahih Bukhari, Bab: al-Sam’u wa al-Tha’ah li al-Imam Maa Lam Takun Ma’shiyah, Vol. IX, hlm 63, no. 7144; Muslim, Shahih Muslim, Bab: Wujubu Tha’ah al-Umara’ fi Ghairi Ma’shiyatin wa Tahrimuha fi al-Ma’shiyah, Vol. III, hlm. 1469, no. 1839; Abu Daud, Sunan Abi Daud, Bab: Fi al-Tha’ah, Vol. II, hlm. 345, no. 2628; al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Bab: Maa Ja’a Laa Tha’ata li Makhluqin fi Ma’shiyah al-Khaliq, Vol. IV, hlm. 209, no. 1707.

23. HR. al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidzi, Bab: Luzum al-Jama’ah, Vol. IV, hlm. 466, no. 2167; al-Thabarani, al-Mu’jam al-Kabir, tahqiq Hamdi bin Abdi al-Majid al-Salafi, , Vol. XVII (Cet. II; Mushil: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, thn. 1404 H/1983 M), hlm. 239, no. 665.

Dalam tahqiq-nya, Syaikh Nashiruddin al-Albani menyatakan hadits ini “Shahih”, kecuali penggalan akhir darinya, yakni “dan siapa yang menyelisihi, maka akan tergelincir dalam neraka”, ia dha’if (lemah). Lihat: Nashiruddin al-Albani, Shahih wa Dha’if al-Jami’ al-Shaghir wa Ziyadatuhu, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, t.thn), hlm. 273 [al-Maktabah al-Syamilah, 3.13].

24. Riwayat Ahmad, al-Musnad, Vol. VI, hlm. 84, no. 3600; al-Thabarani, al-Mu’jam al-Kabir, Vol. IX, hlm. 112, no. 8583;al-Hakim, al-Mustadrak, tahqiq Muhammad Abdul Qadir ‘Atha, (Cet. I; Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, thn. 1411 H/1990 M), Vol. III, hlm. 78, no. 4465.

25. J.N.D. Anderson, Reflections of Law, Natural, Divine and Positive, Lecture Held at The 940 th Ordinary Meeting of The Victoria Institute at The Caxton Hall, Westminster, Dec. 10, 1956, hlm. 14.

26. Abdul Khaliq al-Nawawi, hlm. 26. Ibnu Taimiyah menegaskan: “Sesungguhnya imam bukanlah pemilik rakyat sehingga ia bebas berbuat sekehendak hatinya; ia pun bukan utusan Allah sehingga dapat berperan sebagai penengah antara mereka dengan Allah. Sebaliknya, ia dan rakyat adalah partner yang bekerjasama demi kepentingan agama dan dunia.” Lihat: Ibnu Taimiyah, Minhaj al-Sunnah, Vol II, 116.

27. Shalah al-Shawi, Nadzariyyah al-Siyadah wa Atsaruhu ‘ala Syar’iyyah al-Andzimah al-Wadh’iyyah [cetakan dalam bentuk PDF, sumber: www.alwaqfeya.com], hlm. 31. Diakses tanggal 22-4-2010.