Home Perspektif Mengapa Capres Nomor Urut 1 Kalah

Mengapa Capres Nomor Urut 1 Kalah

478
0
SHARE

Pilpres Indonesia 2014 telah usai. Hasilnya, capres cawapres nomor urut 2, Jokowi-JK menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih NKRI untuk periode 2014-2019; mengungguli pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo-HR.

Berdasarkan hasil perolehan suara pemilu legislatif 2014 tingkat nasional, sebenarnya pasangan capres-cawapres nomor urut 1 bisa unggul. Pasalnya, nomor urut 1 diusung oleh enam partai politik (Gerindra, PAN, PKS, PPP, PBB, dan Golkar) dengan perolehan suara pemilu legislatif sebesar 48,92% suara; sementara no urut 2 hanya didukung oleh 4 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura) dengan perolehan suara pemilu legislatif sebesar 39,99% suara.

Namun, penentu kemenangan pilpres memang bukan hanya kemenangan dalam pemilihan umum legislatif. Faktanya, efektifitas kerja mesin politik (partai politik) tidak dapat diandalkan. Dengan mengabaikan variabel “kecurangan” pemilu, terdapat variabel lain yang terbukti mempengaruhi preferensi politik pemilih di Indonesia. Tingkat kepercayaan calon pemilih terhadap pasangan capres-cawapres tidak semata berdasarkan komando parpol. Dan hal ini tidak saja berlaku di tingkat nasional, namun juga terjadi di pilkada. Banyak kepala daerah terpilih yang diusung justru bukan oleh parpol pemenang pileg daerah.

Kenapa mesin politik kehilangan efektifitasnya? Kenapa preferensi parpol berdampak kecil terhadap hasil pemilu? Beberapa sudut pandang berikut patut menjadi bahan evaluasi:

Pertama, tersangkutnya banyak elit partai dalam kasus-kasus KKN (kolusi, korupsi, nepotisme) membuat citra politisi dan partai membusuk dalam benak banyak calon pemilih. Niat tulus sebagian besar (?) politisi untuk memperbaiki kondisi negara tersamarkan oleh ramainya pemberitaan mengenai politisi partai yang mengabaikan tanggungjawabnya. Tingkah pola pragmatis, mendahulukan kepentingan sesaat, janji kosong, tamak terhadap kekuasaan, tukar guling kekuasaan, politik dagang sapi jabatan, absen dalam rapat legislasi, perilaku kutu loncat, gaya hidup mewah, kinerja rendah; adalah di antara citra politisi partai di mata masyarakat. Akibatnya, politisi partai dicibir, keberpihakan partai diragukan; dan preferensinya diabaikan.

Kedua, kaderisasi dan rekruitmen anggota oleh parpol yang ada berlangsung buruk. Massa solid gagal dibentuk dari sistem kaderisasi yang ada. Sistem rekruitmen juga gagal dalam memikat massa mengambang (baca: pemilih baru, golput dalam pileg). Munculnya simpatisan bayaran dalam hajatan parpol dan pembelian suara pemilih menunjukkan bahwa faktor ini hadir di tengah panggung politik kita. Juga menunjukkan bahwa perilaku mendahulukan kepentingan sesaat, tampaknya sukses sebagai materi pendidikan politik di negeri kita.

Ketiadaan pola yang baku dalam kaderisasi dan rekruitmen mungkin menjadi sebab di sebagian partai; atau polanya ada, namun tidak efektif di lapangan. Namun sebab yang lain dipengaruhi oleh faktor pertama sebelumnya. Kebanyakan orang bersikap utopis terhadap masa depan politik, merasa pesimis terhadap janji politisi, tidak berdaya menghadapi kekuatan politik dominan, serta ragu akan keterwakilan aspirasinya. Topik politik biasanya didiskusikan sekadar sambil lalu. Para pengamat juga hanya membahas pembicaraan yang dangkal. Yang justru hangat untuk dibicarakan adalah perilaku negatif para politisi. Jika demikian kondisinya, bagaimana masa depan politik negara kita?

Ketiga, majunya teknologi informasi membuat media massa menjadi kekuatan politik penyeimbang bagi preferensi partai. Seleksi atas informasi, diksi dalam pelaporan, pembentukan opini; di tangan media berarti satu: politik pencitraan. Medialah yang sebelumnya menentukan, siapa yang tampak baik, dan siapa aktor antagonisnya. Dalam kasus pilpres kemarin, sebagaimana telah terjadi di banyak kasus pilkada, citra peribadi kontestan tampak lebih mempengaruhi preferensi pemilih dibanding parpol pengusung. Media massa mungkin telah menjadi kekuatan politik dominan saat ini.

Di sisi lain, media membuat calon pemilih bisa mendapatkan informasi dalam jumlah banyak, cukup banyak untuk mementahkan preferensi partai. Volume informasi dapat relatif berimbang jika para kontestan memiliki modal biaya iklan memadai, dan selanjutnya kualitas intelektual kontestan akan menjadi variabel berikutnya.

Untuk kondisi Indonesia, terdapat jurnalisme warga sebagai kekuatan penyeimbang media massa dominan, namun belum cukup besar. Keterbatasan sumber daya dan ketersebaran pemakaian teknologi informasi masih menjadi kendala. Di masa mendatang, makin maju dan terjangkaunya teknologi informasi membuka peluang untuk membalik kondisi tersebut.

Elit partai sebelumnya telah menentukan pilihan mereka. Warga pemilih kemudian juga telah menentukan pilihannya. Di antara mereka, ada yang memilih berdasarkan pertimbangan idealis, pragmatis, taktis, dan strategis. Namun, mengabaikan komposisi kekuatan berdasarkan variabel di atas jelas bukan merupakan tindakan yang strategis dan taktis. Ibaratnya, maju ke fase jihad, sebelum melewati fase hijrah ke Habasyah.

Makassar, Isa Bagus.